JAMBIIN.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi telah menerapkan E-Goverment atau sekarang dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, pelaksanaan SPBE di Kota Jambi makin berkembang dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Kota Jambi (Sikoja).

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berkaitan erat dengan konsep smart city yang digagas Kota Jambi, dan merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Jambi, Abu Bakar mengatakan, Era globalisasi yang menuntut masyarakat bergerak cepat dan dinamis serta bertindak efektif dan efesien dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat membuat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian canggih sangat diperlukan keberadaannya.

Hal ini membuat beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, diantaranya sektor perdagangan, produksi barang dan jasa, pendidikan, keamanan, sosial, politik, termasuk dalam bidang pemerintahan.

"Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat juga harus mengikuti perkembangan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Supaya memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan," kata Abu Bakar, di ruang kerjanya, Rabu (5/7).

Dikatakan Abu Bakar, Pemkot Jambi sudah memiliki puluhan aplikasi yang dipakai untuk menunjang pemerintahan. Sayangnya hal ini tidak sepenuhnya berdampak positif. Apalagi tidak semua aplikasi itu terintegrasi satu sama lain, atau memiliki basis data yang sama.

“Akibatnya masyarakat bisa bingung karena data aplikasi itu tidak komplet, atau lelet saat mengakses aplikasi tertentu, karena kapasitas server yang digunakan OPD itu memang tidak memadai. Karena itu, aplikasi-aplikasi yang ada perlu terintegrasi dan bahkan ada yang dihapus karena kebutuhannya justru tak efektif. Terlebih selama dua tahun belakangan, isu smart city (kota cerdas) terus menjadi salah satu arus utama (mainstream) dalam berbagai kebijakan Pemkot," kata Abu Bakar.

Abu Bakar mengatakan, tujuan besar smart city ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan IT dalam program-program Pemkot. 

Kata dia, penataan aplikasi milik OPD memiliki tujuannya jelas, agar aplikasi yang ada kian aplikatif dan mampu memudahkan khalayak dalam mengakses layanan tersebut. 

“Bentuk penataan itu bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi serupa, menghapus aplikasi yang mirip, atau mengembangkan aplikasi yang sudah ada. Prinsipnya semua aplikasi pelayanan publik akan digabungkan dalam Sikoja, sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari layanan yang mereka butuhkan," tambahnya.

Jubir Pemkot Jambi itu kemudian mengilustrasikan aplikasi ideal itu, dengan mencontohkan sejumlah layanan publik berteknologi yang sudah diselenggarakan Pemkot. Salah Satunya adalah Aplikasi Pembayaran Pajak Daerah. 

"Pengguna Sikoja bisa mengakses layanan pembayaran pajak online itu dan datanya langsung terintegrasi dengan bank yang menjadi mitra Pemkot. Data itu juga terbaca di BPPRD selaku instansi yang mengelola pajak, sehingga laporan keuangan yang masuk ke khas daerah itu bisa langsung termonitor secara real time," katanya.

“Mulai tahun depan kami akan mulai tahapan integrasi ini. Adapun OPD yang menyelenggarakan pelayanan dari aplikasi tersebut akan diprioritaskan sebagai pengolah (maintenance) atau input data. Hal ini juga mendukung upaya Kota Jambi satu data,” katanya.

Regulasi sebagai payung hukum pengintegrasian aplikasi tersebut, bisa mengacu pada Perda Kota Jambi Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Smart City.

“Sehingga aplikasi-aplikasi milik beberapa OPD tidak berjalan sendiri-sendiri."

Kesungguhan niat Pemkot dalam menata ulang aplikasi-aplikasi OPD, mewujudkan Kota Jambi sebagai smart city tercermin dari Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang IT.

"Kami saat ini memiliki 9 (sembilan) orang programmer. Jadi kami juga menghimbau agar OPD tidak lagi membuat aplikasi baru melalui vendor, tapi bisa kerjasama dengan diskominfo, karena programmer kita siap dan memiliki kualitas yang baik."

Menurut dia, terbukanya akses informasi tersebut bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.

“Bahkan bisa mendorong kewaspadaan seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Jambi, agar tidak melakukan penyimpangan. Terutama pungutan liar (pungli) dan korupsi,” pungkasnya. 

Penulis: Ali Ahmadi

Editor: