JambiIN.com– Keberlangsungan hidup Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pemberdayaan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kelompok SAD seringkali tinggal jauh dari permukiman umum, membuat perhatian pemerintah Provinsi Jambi sangat penting.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menyatakan bahwa pemerintah telah mendengar berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat SAD. Pernyataan ini disampaikan saat ia mendampingi Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam kunjungan beberapa waktu lalu.

Edi Purwanto bersama Risma telah menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk bertemu dengan kelompok-kelompok SAD, termasuk yang berada di Kabupaten Batanghari. Pada Agustus 2024, mereka melakukan diskusi langsung dengan masyarakat SAD untuk mendengarkan dan mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

“Ada berbagai persoalan yang telah dibahas sebelumnya, dan meskipun beberapa solusi sudah diimplementasikan, pelaksanaannya tidak bertahan lama. Kami kembali turun untuk berdiskusi dan mendengar kembali keinginan mereka,” ungkap Edi Purwanto, Minggu (25/8/2024).

Masalah pendidikan, kesehatan, dan hunian telah mendapatkan perhatian melalui bantuan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023, fasilitas seperti rumah pendidikan, ruang pemeriksaan kesehatan, dan hunian telah disediakan. Namun, fasilitas ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena kebiasaan SAD yang berpindah-pindah, atau dikenal dengan istilah Melangun. Tradisi ini dilakukan ketika ada anggota kelompok yang mengalami kemalangan.

“Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hunian sering kali dibiarkan kosong karena kebiasaan berpindah-pindah. Kami hadir untuk mendiskusikan bagaimana memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak serta hunian yang stabil,” jelasnya.

Edi Purwanto menambahkan bahwa mobilitas SAD membuatnya sulit untuk memberikan bantuan secara konsisten. Ia telah berbicara dengan Menteri Sosial mengenai pentingnya menyediakan satu kawasan khusus bagi SAD.

“Kami dorong agar SAD memiliki satu kawasan tetap untuk keberlangsungan hidup mereka. Kami akan memberikan sertifikat komunal untuk kawasan tersebut,” kata Edi Purwanto.

Untuk hunian, Edi Purwanto mengusulkan desain rumah baru. Pemerintah sebelumnya telah menyediakan hunian, tetapi dianggap tidak nyaman dan panas. Edi Purwanto menawarkan konsep rumah yang terbuat dari papan dengan sela-sela untuk sirkulasi udara dan atap dari rumbai. Tumenggung (ketua kelompok) SAD setuju dengan konsep ini.

“Kami akan membangun rumah dengan papan yang diberi jarak untuk ventilasi dan atap dari rumbai. Konsep ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka, dan alhamdulillah mereka menyetujui desain tersebut,” pungkasnya.(*)

Penulis: Khotib Syarbini

Editor: Paisal Kumar