JambiIn.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama selama musim kemarau, seperti yang sering terjadi di Provinsi Jambi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi telah mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk penanganan Karhutla.

"Jika penambahan anggaran ini memang diperlukan, kami akan mendukungnya dan mengawalnya. Harapan kami, di masa mendatang, kasus Karhutla dapat berkurang, namun penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar simbolis. Terutama perusahaan-perusahaan nasional yang ada di Provinsi Jambi sering memanfaatkan kesempatan untuk membakar lahan mereka demi efisiensi,” kata Pinto, Senin (26/8/2024).

"Kami menyadari adanya modus-modus pembakaran lahan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan berlindung di balik alasan Karhutla. Perusahaan-perusahaan yang melakukan hal ini harus diproses secara hukum, bukan masyarakat yang hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga," tambahnya.

Pinto juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat oleh Pemprov Jambi. Menurutnya, solusi terhadap Karhutla tidak boleh hanya reaktif.

"Pemprov Jambi perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak Karhutla. Selenggarakan pertemuan dengan perangkat desa dan masyarakat untuk menjelaskan risiko Karhutla dan tata cara pembukaan lahan yang benar, termasuk larangan membakar hutan secara sengaja," ujar Pinto.

Selain itu, Pinto meminta agar tindakan tegas diambil terhadap oknum yang melanggar larangan pembakaran hutan dan lahan. Hal ini termasuk penangkapan dan pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Karhutla sering terjadi berulang kali, sehingga penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengurangi insiden Karhutla di wilayah Jambi," tutupnya.(*)

Penulis: Khotib Syarbini

Editor: Paisal Kumar