JambiIn.com- Bakal Calon Wali Kota (Cawako) dr Maulana berjanji akan menjalankan program Kampung Bahagia jika terpilih sebagai Wali Kota Jambi.

Program ini akan mengalokasikan dana Rp 100 juta per RT di Kota Jambi. Program ini dirancang untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga di tingkat RT.

Program Kampung Bahagia ini mendapat kritikan dari banyak pihak. Salah satunya Akademisi UIN STS Jambi yang juga pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Dedek Kusnadi.

Menurut Dr Dedek,  program Rp 100 juta/RT yang digaung-gaungkan dr Maulana terkesan asal asalan. Dia menilai program itu tidak relevan, hanya sekedar janji di atas uang negara. 

Dedek menegaskan, program Rp 100 juta per RT dia sebut  asal - asalan karena tidak menjawab persoalan perkotaan (City Urban) yang dihadapi Tanah Pilih Pesako Betuah.

Di mana ke depan persoalan kemacetan, banjir, sampah, transportasi publik, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, bukan hanya sebatas dana di tiap RT.

‘’Sangat penting untuk mengutamakan regulasi kebijakan dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar janji politik yang tidak berdasar,’’ kata akademisi yang terkenal vokal bersuara di media ini.

Menurut Dedek, sangat penting untuk melihat dasar-dasar penggunaan APBD Kota Jambi serta mengawasi implementasinya.

Langakah ini harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif bagi masyarakat dan Pemerintah Kota.
Bakal calon walikota, kata Dedek, tentu harus berfikir secara mendalam terkait program-program yang diluncurkan untuk masyarakat. 

Jangan hanya sekedar janji politik dengan tujuan meraup simpati masyarakat di Pilkada, sementara nantinya tidak bisa ditunaikan.

‘’Mengandalkan janji politik semata tanpa mempertimbangkan aspek regulasi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat berdampak fatal bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Jambi,’’ tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Dedek, penting untuk memperingatkan masyarakat Kota Jambi agar tidak terlena dengan janji manis politik yang tidak relevan dengan fungsi sebenarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

‘’Pembangunan infrastruktur di tingkat RT memang penting. Tapi harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan,’’ katanya. 

Dengan demikian, kata dia, langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat diwujudkan dengan baik dan berkelanjutan.

‘’ Terus terang secara personality Maulana tidak menjual, maka dia lakukan dengan mengubar janji politik pada saat baru mau menjadi bakal calon saja. Tentu ada fungsi tanggung jawab dalam penggunaan uang negara. Ini Saya pandang keliru, harus disesuaikan dulu dengan kekuatan anggaran yang dimiliki Kota Jambi,’’ pungkasnya. (*)

Penulis: Khotib Syarbini

Editor: Paisal Kumar