JAMBIIN.COM - Semrawutnya kabel dan pemasangan tiang provider di Kota Jambi disorot anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Nasir. Politikus asal Seberang itu menyebut, semrawutnya kabel dan tiang pendukungnya sangat menganggu estetika. Serta mengganggu keselamatan pengendara motor. Menurutnya, kesemrawutan kabel telekomunikasi terjadi dimana-mana, entah itu di jalur kota maupun lorong pemukiman. Pemandangan itu dari sisi estetika sudah sangat merusak keindahan lingkungan disekitarnya.

“Terkait kabel dan tiang provider yang semrawut itu, kita minta untuk di atasi. Pemerintah harus selektif saat mengeluarkan izin. Jangan hanya berorientasi pada pendapatan daerah, tapi pengawasannya tidak ada,” ujar Muhammad Nasir saat membacakan Pandangan Fraksi Demokrat Kebangsaan (PKB dan Demokrat) pada Paripurna Pandangan Fraksi-fraksi atas Lima Ranperda, Selasa (27/6). 

Permasalahan ini sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif. Kata dia, sebaiknya Pemkot Jambi menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini, serta agar ditindak lanjuti. Selain itu, dari pihak terkait swasta, BUMN, pemerintah yang terkait dengan kabel-kabel tersebut untuk duduk bersama mencari solusi agar kabel-kabel tidak sembarangan dipasang dan terkesan pemeliharaannya lepas tanggung jawab.

"Harus cepat di atasi, sehingga tidak ada kabel-kabel yang merusak pemandangan yang menimbulkam kesan kumuh, saya berharap ini segera di atensi oleh para pihak, sebelum terlanjur parah dampak yang diakibatkan oleh kabel-kabel yang tak teratur itu," ujar Thaif.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pihaknya sudah pernah menegur secara langsung pemilik-pemilik kabel tersebut. "Beberapa diantaranya sudah pernah kami putus, karena memang mengganggu lalu lintas. Tiang yang digunakan juga numpang. Tapi masalahnya tidak sesederhana yang kita bayangkan," kata Maulana.

Dia menambahkan, setelah diputus, permasalahan justru timbul. Sebab provider ini banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga ketika diputus, tentu mengganggu aktivitas masyarakat, karena ketergantungan masyarakat terhadap akses internet sudah sangat tinggi.

"Sekarang hampir semua pekerjaan memakai internet. Maka yang perlu dilakukan adalah kerjasama. Dinas Perkim harus segera melakukan langkah pengawasan dan mencari solusi," pungkasnya. (ali)

Penulis: Ali Ahmadi

Editor: