Oleh: Bahren Nurdin, SS MA

Menjelang Pilkada 2024 di Provinsi Jambi, sudah saatnya kita merefleksikan kembali esensi dari demokrasi yang kita anut. Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program, bukan arena pertarungan yang dipenuhi intrik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intrik didefinisikan sebagai penyebaran kabar bohong yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan lawan. Praktik semacam ini merupakan salah satu bentuk politik kotor yang tidak boleh terjadi di tanah Jambi yang kita cintai.

Masyarakat Jambi dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat dan beradab. Nilai-nilai luhur ini seharusnya tercermin pula dalam atmosfer politik kita. Tidak ada salahnya menjadi tim sukses siapa pun, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan. 

Kesopanan dan etika harus tetap dijunjung tinggi, tanpa ada upaya saling menjatuhkan apalagi bermusuhan.

Kita perlu saling mengingatkan bahwa permusuhan hanya akan melahirkan perpecahan dan memecah belah persatuan yang telah kita bangun bersama. Jangan sampai kita terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak harmoni sosial kita.

Ada satu hal penting yang perlu kita renungkan: jangan sampai nanti, ketika pemimpin terpilih sudah berpelukan dan berdamai satu sama lain, kita sebagai pendukung masih terjebak dalam permusuhan. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar bagi kita sendiri?

Oleh karena itu, mari kita hindarkan intrik-intrik yang tidak penting dalam Pilkada mendatang. 

Pada Pilkada kali ini, beberapa intrik yang mungkin terjadi antara lain penyebaran hoaks atau berita palsu melalui media sosial. Ini bisa berupa informasi yang menyudutkan karakter pribadi calon, isu-isu sensitif terkait SARA, atau bahkan manipulasi foto dan video yang bertujuan menciptakan persepsi negatif. 

Selain itu, kemungkinan adanya upaya membeli suara atau politik uang juga patut diwaspadai, mengingat praktik ini masih sering terjadi di berbagai daerah. Intrik lain yang mungkin muncul adalah penggunaan isu-isu primordialisme untuk memecah belah dukungan, seperti mengeksploitasi sentimen kedaerahan atau etnisitas. 

Tidak menutup kemungkinan juga adanya upaya mobilisasi massa secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Selain itu, manipulasi data survei atau polling untuk memengaruhi opini publik juga bisa menjadi salah satu bentuk intrik yang perlu diantisipasi dalam Pilkada Jambi 2024.

Pilkada 2024 di Jambi harus menjadi contoh penyelenggaraan pemilihan yang lebih beradat dan beradab. Marilah kita fokus pada substansi, visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh para calon, bukan pada isu-isu yang tidak relevan atau bahkan menyesatkan.

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu memilah informasi dan tidak mudah terpancing oleh provokasi. Jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk membuktikan bahwa politik di Jambi bisa berjalan dengan damai, santun, dan berintegritas.

Mari kita ingat bahwa setelah Pilkada usai, kita akan kembali menjadi satu kesatuan masyarakat Jambi. Jangan biarkan perbedaan pilihan politik memecah belah persaudaraan kita. Dengan semangat persatuan dan kearifan lokal yang kita miliki, Jambi bisa menjadi contoh pelaksanaan Pilkada yang bermartabat dan berbudaya.

Akhirnya, Pilkada 2024 di Jambi harus menjadi tonggak baru dalam praktik demokrasi yang lebih dewasa. Saatnya kita berpolitik tanpa intrik, namun penuh dengan gagasan dan semangat membangun daerah. Inilah tantangan bagi kita semua, para pemilih, kandidat, dan penyelenggara Pilkada. Mari kita wujudkan Pilkada yang beradat dan beradab demi Jambi yang lebih baik. Semoga.

(*/Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik)

Penulis: Bahren Nurdin

Editor: Khotib Syarbini