JambiIn.com-Wakil Gubernur Jambi, H. Abdullah Sani, menyampaikan bahwa Provinsi Jambi dipersiapkan sebagai wilayah percontohan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. 

Hal ini diungkapkan Wagub saat menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Kebijakan Penanggulangan Karhutla di Provinsi Jambi, Kamis (25/07/2024).

“Atas nama Gubernur, saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi semua pihak dalam mengatasi karhutla di Provinsi Jambi demi melindungi masyarakat,” ujar Wagub.

Wagub Sani memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berhasil dalam pencegahan karhutla pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat akan menjadikan Provinsi Jambi sebagai proyek percontohan penanggulangan karhutla. 

“Upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Jambi dinilai komprehensif. Provinsi Jambi akan dijadikan proyek percontohan karena berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.

Provinsi Jambi ditutupi lebih dari 2 juta hektar atau 43% kawasan hutan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 6613 Tahun 2021. 

"Tutupan lahan gambut di Provinsi Jambi seluas lebih dari 852 hektar, tersebar di 4 kabupaten: Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun," jelasnya.

Sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi sangat rawan karhutla. 

"Pada tahun 2023, titik panas (hot spot) muncul sepanjang tahun dan tersebar di 11 kabupaten/kota sebanyak 4.157 titik, dengan jumlah terbanyak di Tanjung Jabung Barat (885 titik) dan Batang Hari (863 titik)," katanya. 

Sampai 30 November 2023, tercatat 1.414,89 hektar hutan dan lahan terbakar di Jambi, dengan jumlah kejadian terbanyak di Kabupaten Sarolangun (202 kejadian).

Wagub Sani mengimbau agar seluruh elemen saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan karhutla. 

“Saya himbau semuanya untuk tetap siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,” pesannya.

Dalam penanggulangan karhutla 2023, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain membuka 59 posko terpadu satgas karhutla di 6 kabupaten yang beroperasi selama 4 bulan. 

Pendanaan berasal dari APBD Provinsi Jambi dan dunia usaha, terutama perusahaan perkebunan/kehutanan yang bertanggung jawab atas posko. Kegiatan ini melibatkan multi-stakeholders seperti BPBD, Manggala Agni, TNI, POLRI, instansi terkait, dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan, termasuk Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla, Pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), serta Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan, serta Percontohan Penerapan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).

Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan, menyatakan bahwa keberhasilan Provinsi Jambi dalam menanggulangi karhutla menjadi perhatian Kemenko Polhukam. 

“Sistem koordinasi dan penanggulangan karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini sebagai percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” katanya.

Desman juga menambahkan bahwa dalam penanggulangan karhutla, daerah diwajibkan menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator, dan menyiapkan dana operasional. (*)

Penulis: Khotib Syarbini

Editor: Paisal Kumar