Harga Sawit Terus Turun, Pemerintah Tak Ada Solusi?

Harga Sawit Terus Turun, Pemerintah Tak Ada Solusi?

Di Tingkat Petani Harga Tinggal Rp 1500-Rp1600 Per Kg, Sementara Karet Sudah Tidak Bisa Diharapkan

112,694
0

JAMBIIN.COM, JAMBI- Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Provinsi Jambi terus turun. Terakhir, periode 16-22 Juni 2023 harga tertinggi (sawit umur tanam 10-20 tahun) yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan pihak terkait  Rp 2.093,87 per kilogram (Kg). Atau turun Rp 34,73 per Kg dari periode sebelumnya.

Sementara di tingkat petani non mitra dengan perusahaan, harga TBS kelapa sawit berkisar Rp 1.500-1.600 per Kg. Ada selisih harga antara petani mitra dengan non mitra dengan pemerintah sekitar Rp 400-500.

Turunnya harga sawit ini membuat para petani mengeluh. Terutama petani swadaya yang tidak bermitra dengan pemrintah atau perusahaan. Jika harga terus anjlok, dan tidak ada perbaikan dalam dua atau tiga bulan lagi banyak petani pusing. Karena sebagain besar petani di Jambi saat ini bergantung dari produksi kebun kelapa sawit.

Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan penurunan harga TBS ini dipengaruhi oleh turunnya harga minyak bumi. "Memang pasar stagmenya turun. Kemudian juga ada pengaruh dari turunnya harga minyak bumi. Kondisi ini juga berpengaruh kepada bio solar. Termasuk juga bahan baku," katanya. Selasa (20/6/2023).

Faktor lainnya, menurut Agus, penurunan harga ini juga dipengaruhi oleh sikap Eropa yang menolak CPO dari Indonesia dan Malaysia. Kata Agus, penolakan dari Eropa tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan bagaimana caranya supaya CPO Indonesia bisa diterima lagi di Eropa.

Lalu apa solusi dari pemerintah? Agus mengatakan pemerintah sangat sulit dalam memberikan solusi jika penurunan harga datang dari pasar dunia. "Kalau pasar, ya sulit kita. Yang bisa dilakukan, pada saat rapat kita menggali secara detail seperti apa, apa yang terjadi di pasar. Kemudian apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, termasuk kemitraan," jelasnya.

Disisi lain, Pemprov Jambi mendorong para petani untuk mencoba memisahkan kualitas buah kelapa sawit. Mana yang benar-benar sudah matang, dan mana yang belum.

Meski demikian, lanjut Agus, walaupun sedang mengalami penurunan harga, sampai saat ini penjualan TBS kelapa sawit tetap dilakukan. "Semua pabrik buka dan semua pabrik menerima buah dari petani. Tidak seperti stop ekspor kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, pada periode 16-22 Juni, Pemprov Jambi menetapkan harga sawit tertinggi Rp 2.093,87 per Kg. Sementara harga rata-rata CPO Rp 9.462,61, harga rata-rata inti sawit Rp 4.617,56. Dan Indeks K hasil analisa tim penetapan harga TBS pada 15 Juni 2023 sebesar 90,53 persen.

Secara terperinci, berikut harga sawit di Jambi periode 16-22 Juni 2023 berdasarkan umur kelapa sawit: Harga kelapa sawit umur 3 tahun Rp 1.651,55, umur 4 tahun Rp 1.747,01, umur 5 tahun Rp 1.828,67. Kemudian, umur 6 tahun Rp 1.906,05, harga sawit umur 7 tahun 1.954,34, harga sawit umur 8 tahun Rp 1.994,44. Selanjutnya, umur 9 tahun Rp 2.034,64, umur 10-20 tahun Rp 2.093,87, umur 21-24 tahun Rp 2.028,38, dan umur 25 tahun ke atas Rp 1.930,76 per Kg.

Harga Karet

Di bagian lain, produk perkebunan andalan Jambi lainnya, karet juga tidak bisa diharapkan lagi. Bahkan, masa kejayaan karet Jambi diprediksi sudah habis dalam beberapa tahun ke depan. Seiring dengan harga yang rendah, produksi karet Jambi pun terus menurun. Luas kebun karet juga terus berkurang, karena petani banyak yang beralih ke kebun kelapa sawit.

Habisnya masa kejayaan sawit Jambi ini juga ditandai dengan tutupnya empat pabrik karet di Jambi. Keempat pabrik itu tidak beroperasi lagi karena kekurangan bahan baku. Ada juga yang masih beroperasi, tapi melakukan pengurangan karyawan.

 Empat pabrik karet yang tutup itu yakni PT Djambi Waras, PT Remco, PT Batanghari Tembesi dan PT Hok Tong. Sementara, satu pabrik karet yang mengurangi karyawan yaitu PT Angkasa Raya.

 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan, di Provinsi Jambi terdapat 11 pabrik karet. Dari jumlah tersebut, 4 pabrik sudah tutup alias tak beroperasi lagi dan satu melakukan pengurangan karyawan.

Agusrizal menilai kurangnya bahan baku karet inilah yang membuat sejumlah pabrik karet tutup. Menurut dia, kondisi ini disebabkan para pekerja kebun karet tidak mau panen atau Deres karena harga karet yang tidak kunjung naik atau masih relatif rendah.

"Harga karet tidak pernah naik. Di tingkat petani hanya mencapai Rp.7.000 sampai Rp.8.000 perkilogram,"katanya.

 Selain itu, lanjut Agus, dalam 10 tahun trakhir, para petani karet juga banyak banting setir menjadi pekerja atau beralih berkebun kelapa sawit, batu bara dan penambang emas.

Agus mengungkapkan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mencatat sisa lahan karet milik masyarakat hanya tinggal 659 ribu Hektar. Lahan karet paling luas yaitu berada di Kabupaten Batanghari. Lalu di Kabupaten Merangin, Muara Bungo, Sarolangun dan lainnya.

"Pada tahun 2023 peralihan dari kebun karet ke Kebun sawit mencapai 200 sampai 300 hektar," katanya.

Pemerintah pun sepertinya sudah fokus ke kelapa sawit. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ditargetkan 10.000 hektare sawit untuk dilakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Kementerian Pertanian.

 Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal menyampaikan target tersebut terbagi dalam 11 kabupaten dan kota. Pihaknya sudah mengajukan rekomendasi dari provinsi ke Kementerian Pertanian seluas 6.000 hektare.

“Usulan yang masuk ke kita sudah 14.000 hektare. Untuk yang kita ajukan baru 6.000 hektare sudah sampai di Jakarta, tinggal percepatan pencairan saja,” katanya Agusrizal Awal Juni lalu.

Usulan yang masuk dari kabupaten dan kota bervariasi mulai 1.000 sampai 2.000 hektare. “Terbanyak di Muaro Jambi 2.000 hektare. Memang masing daerah juga diberi target seluas 1.500 - 2.000 hektare,” katanya.

Menurut Agus, jika target tersebut tercapai maka anggarannya yang dibutuhkan mencapai Rp300 miliar yang langsung diberikan ke kelompok tani. “Saya mohon agar dipercepat pencairan dari BPDPKS. Karena ada perjanjian tiga pihak langsung dari kelompok taninya supaya replanting ini cepat dilaksanakan,” pungkasnya.(rey/ist)

Penulis:

Editor: