Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Bantuan Sosial (bansos) untuk rakyat miskin melibatkan sejumlah alasan, termasuk upaya untuk mengurangi risiko kemiskinan, menjaga daya beli dan konsumsi minimal, serta memberikan dukungan bagi kemandirian dan semangat individu miskin agar dapat melangkah keluar dari kondisi kemiskinan. 

Saat krisis melanda, keberadaan bansos menjadi krusial untuk kelangsungan hidup rakyat miskin.

Meskipun terjadi peningkatan dalam program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pertanyaan muncul sejauh mana hal ini mencerminkan komitmen nyata dalam penanggulangan kemiskinan ataukah hanya berfungsi sebagai upaya untuk menutupi kelemahan dalam pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja?

Selain itu, perlu dieksplorasi apakah peningkatan alokasi dana untuk bansos secara signifikan mencerminkan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kemiskinan. 

Meskipun PKH dan BPNT memberikan bantuan langsung, pertanyaannya adalah sejauh mana upaya tersebut dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat yang lebih luas?

Fenomena kenaikan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang pemilu menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di balik peningkatan tersebut. 

Adakah kekhawatiran bahwa bansos dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik sementara, tanpa memberikan perubahan substansial dalam upaya mengatasi akar permasalahan kemiskinan?

Dengan tren peningkatan jumlah penerima bansos dari tahun ke tahun, penting untuk mengidentifikasi apakah program-program ini telah berhasil merangsang pemberdayaan ekonomi atau justru menciptakan ketergantungan jangka panjang. 

Apakah ada upaya konkret dalam mengintegrasikan pelatihan keterampilan, pendidikan, atau program pengembangan usaha ke dalam kerangka bansos untuk memberikan solusi jangka panjang bagi mereka yang menerima bantuan?

Melihat lonjakan jumlah penerima bansos dari tahun ke tahun, kita tidak hanya menyaksikan upaya mitigasi kemiskinan, tetapi juga indikasi lemahnya perekonomian rakyat. 

Kecenderungan meningkatnya anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang pemilu menandai fenomena electoral budget cycles, di mana bansos dapat menjadi alat politik. 

Apakah bansos diarahkan secara efektif untuk memberikan dampak jangka panjang, ataukah hanya menjadi instrumen untuk mendapatkan dukungan politik?

Electoral Budget Cycles (EBC) mengacu pada fenomena di mana pemerintah mengubah kebijakan ekonomi dan anggaran fiskal mereka menjelang pemilihan umum dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan dan memperoleh dukungan pemilih. EBC, terkait erat dengan peningkatan anggaran dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada pemilih atau kelompok kunci pada saat kampanye pemilihan.

Meskipun demikian, EBC juga mendapat kritik karena dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan tidak selalu menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan umum. 

Peningkatan pengeluaran yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan defisit anggaran dan masalah keuangan jangka panjang bagi pemerintah.

Penting untuk diingat bahwa EBC bukanlah fenomena yang universal, dan dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan lembaga di suatu negara. 

Selain EBC, terdapat konsep lain seperti Electoral Monetary Cycles dan Electoral Trade Cycles. 

Perbandingan antara jenis-jenis ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan ekonomi berubah seiring dengan siklus pemilihan.

Electoral Monetary Cycles (EMC):

Berkaitan dengan perubahan kebijakan moneter menjelang pemilihan umum. Bank sentral atau otoritas moneter dapat mengubah kebijakan suku bunga atau kebijakan moneter lainnya untuk memengaruhi kondisi ekonomi secara umum.

Misalnya, penurunan suku bunga menjelang pemilihan dapat merangsang aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan kredit dan investasi, yang pada gilirannya menciptakan kesan positif tentang kinerja ekonomi di antara pemilih.

Electoral Trade Cycles (ETC):

Berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional yang diubah menjelang pemilihan. 

Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang mempengaruhi perdagangan, seperti tarif, kuota impor, atau perjanjian perdagangan, untuk memperoleh dukungan politik dan menciptakan dampak ekonomi yang diinginkan selama kampanye pemilihan.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri atau meningkatkan ekspor pada periode menjelang pemilihan untuk menciptakan dampak positif pada sektor-sektor tertentu dan mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok terkait.

Kedua konsep ini, Electoral Monetary Cycles dan Electoral Trade Cycles, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi, moneter, dan perdagangan dapat dimanipulasi menjelang pemilihan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan secara elektoral. 

Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan kebijakan ini dengan cara yang tidak tepat atau tidak berkelanjutan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi.

Penting untuk menilai dampak program bansos dengan memperhatikan aspek inklusivitasnya. Apakah bansos telah merata dalam mencakup semua lapisan masyarakat miskin, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau menghadapi tantangan aksesibilitas? 

Keterjangkauan dan kesetaraan dalam distribusi bantuan sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

Pertanyaan juga muncul mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bansos. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pelaporan dana bansos diimplementasikan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan penanggulangan kemiskinan?

Selain fokus pada aspek pemberian bantuan langsung, perlu juga melibatkan dialog lebih lanjut tentang upaya jangka panjang untuk menciptakan peluang ekonomi. 

Inovasi dalam mendukung kewirausahaan, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, dan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah komponen penting yang perlu diperhatikan.

Perlu juga mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bansos. 

Inovasi seperti teknologi blockchain atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mengurangi risiko korupsi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai penerima yang tepat.

Terakhir, pemberdayaan perempuan perlu diintegrasikan dalam program bansos. Memberdayakan perempuan tidak hanya memberikan dampak positif pada keluarga mereka, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

Ini mencakup memberikan akses kepada perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, mendukung kewirausahaan, dan memastikan bahwa bansos tidak hanya meredam kemiskinan sesaat, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan.

Bansos seharusnya bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. 

Diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup kebijakan ekonomi inklusif, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta peluang pekerjaan yang berkelanjutan. 

Menciptakan iklim yang mendukung kewirausahaan dan pertumbuhan sektor ekonomi lokal adalah langkah krusial dalam menciptakan perubahan struktural.

Dalam menghadapi kompleksitas isu bantuan sosial dan fenomena Electoral Budget Cycles (EBC), serta dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan, tulisan ini mengajak kita untuk merefleksikan peran dan efektivitas program bansos. 

Meskipun terjadi peningkatan dalam alokasi dana dan program-program seperti PKH dan BPNT, pertanyaan kritis mengenai komitmen nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan potensi penyalahgunaan politik tetap relevan.

Menghadapi tantangan kemiskinan memerlukan pendekatan terpadu, termasuk kebijakan ekonomi inklusif, investasi jangka panjang, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Melalui diskusi terbuka, partisipasi aktif, dan pemantauan transparansi, kita dapat menilai secara cermat dampak program bansos dan mengidentifikasi isu-isu kritis yang muncul. 

Dengan bersama-sama membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, kita dapat berkontribusi pada upaya mengentaskan kemiskinan. Mantap. (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan)

Penulis: Ist

Editor: Khotib Syarbini