JambiIn.com–Truk angkutan batubara kembali beraktivitas di jalan umum dalam beberapa hari terakhir, memicu kemacetan dan keluhan dari warga. Kendaraan berat ini memenuhi ruas jalan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Menurut Anggota DPRD Jambi, Ivan Wirata, persoalan utama terletak pada belum terealisasinya jalan khusus bagi angkutan batubara. 

"Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan kami di DPRD terkait jalan khusus yang terhambat karena kurangnya komitmen dari pihak investor," kata Ivan, Selasa (17/9/2024).

Ivan menjelaskan bahwa Pemprov Jambi telah berupaya mempercepat pembangunan jalan khusus ini, bahkan mengusulkan penggunaan jalur sungai sebagai alternatif sementara. Namun, upaya tersebut kerap terhambat oleh kurangnya koordinasi dari investor. 
"Investor sepertinya hanya tertarik mengambil hasil bumi Jambi tanpa menaati aturan yang ada," tambah Ivan tegas.

Sejak kepemimpinan Gubernur Al Haris, harga batubara yang semakin meningkat menarik banyak pengusaha, sehingga jumlah truk batubara yang beroperasi di jalan raya kian bertambah. 

Kondisi ini diperburuk oleh perilaku ugal-ugalan beberapa sopir dan banyaknya kendaraan angkutan batubara dari luar daerah, yang memicu kemacetan dan konflik di jalan.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Jambi telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang truk batubara menggunakan jalan umum dan mengarahkan penggunaan jalur sungai. 

Namun, musim kemarau menyebabkan pendangkalan Sungai Batanghari, sehingga aktivitas angkutan batubara kembali beralih ke jalan raya.

Pemerintah Jambi terus mendorong agar investor serius menyelesaikan pembangunan jalan khusus untuk mengurangi kemacetan di jalan umum. 

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan jalan khusus ini. Kami berharap pengusaha tambang dan angkutan batubara juga berkomitmen mengikuti aturan," kata juru bicara Pemprov Jambi, Ariansyah.

Ariansyah juga berharap agar semua pihak, termasuk pengusaha, memahami situasi ini dan mendukung percepatan pembangunan jalan khusus untuk meminimalisasi dampak lalu lintas bagi masyarakat. 

Sementara itu, kepolisian telah melakukan penertiban terhadap angkutan batubara yang melanggar aturan, termasuk menahan beberapa truk yang melintas di jalan raya secara ilegal.

Pemerintah dan masyarakat berharap agar pembangunan jalan khusus segera rampung, sehingga aktivitas angkutan batubara dapat berjalan sesuai aturan tanpa mengganggu masyarakat. (*) 

Penulis: Khotib Syarbini

Editor: Khotib Syarbini