JambiIn.com–Kanwil KemenHam Jambi mengambil langkah progresif dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi mantan narapidana. Melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama Universitas Batanghari, Kanwil KemenHam Jambi menggagas penyusunan kajian akademis terkait urgensi penghapusan kewajiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi eks narapidana.

FGD ini merupakan inisiatif langsung dari Kanwil KemenHam Jambi, sebagai bentuk kepedulian terhadap isu stigma dan diskriminasi yang masih kerap dihadapi mantan warga binaan dalam mengakses peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik pasca pemidanaan. Dalam kegiatan tersebut, Unbari digandeng sebagai mitra akademik guna memberikan landasan ilmiah dan objektif terhadap kajian yang sedang disusun. Kakanwil KemenHam Jambi, Sukiman mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Dekan Fakultas Hukum, Bapak Muslih, beserta para dosen yang hadir.

Kakanwil menjelaskan bahwa Kanwil KemenHam Jambi sebagai perwakilan Kementerian di daerah memiliki mandat dalam penyebarluasan nilai-nilai HAM dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Salah satu upaya konkret yang saat ini digagas adalah permintaan kajian akademik terhadap keberlanjutan penghapusan penggunaan SKCK bagi mantan narapidana dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan dan layanan publik.

“Penghapusan SKCK bagi mantan narapidana perlu dikaji secara objektif. Kami ingin mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan HAM, di mana setiap individu yang telah menjalani masa hukuman berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk kembali ke masyarakat tanpa diskriminasi,” ujar Kakanwil.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Muslih, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung proses kajian akademik tersebut. Ia menegaskan bahwa dunia kampus memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan publik yang lebih humanis dan berbasis keadilan. (*)

Penulis: Khotib Syarbini

Editor: Khotib Syarbini