Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

Aksi protes para sopir truk batu bara di kantor Gubernur Jambi pada Senin (22/1/2024) sore berakhir dengan kericuhan. Massa melakukan pelemparan terhadap kantor gubernur hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan truk batu bara melalui jalan nasional. 

Sebelum terjadi kericuhan, massa terlibat dalam konfrontasi fisik dengan petugas keamanan saat berusaha masuk ke kantor gubernur. 

Setelah tidak berhasil masuk, mereka kemudian melemparkan botol dan sampah ke arah petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk kantor gubernur. 

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga menggunakan objek keras untuk melempari bangunan kantor gubernur.

Protes ini dipicu oleh kebijakan Gubernur Jambi, Al Haris, yang pada awal Januari 2024 mengeluarkan sejumlah aturan terkait operasional angkutan batu bara. 

Salah satunya adalah larangan angkutan batu bara melewati jalan nasional dengan pengalihan melalui jalur sungai. 

Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap kemacetan parah di sejumlah ruas jalan nasional di Jambi yang disebabkan oleh pelanggaran jam operasional truk batu bara.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkopimda pada Sabtu (13/1/2024) siang menggelar pertemuan dengan pemilik atau perwakilan perusahaan serta perwakilan sopir angkutan batubara. 

Pertemuan ini dilangsungkan di rumah dinas Gubernur Jambi dengan tujuan utama untuk mencari solusi terkait pengangkutan batubara, mengingat bahwa saat ini pembangunan jalan khusus belum selesai. 

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan perusahaan dan sopir angkutan batubara sepakat untuk sementara waktu melakukan pengangkutan melalui jalur sungai sebagai solusi alternatif.

Terjadinya demo anarkis setelah pertemuan antara pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, perwakilan perusahaan, dan sopir angkutan batubara, yang mencapai kesepakatan untuk sementara waktu melakukan pengangkutan melalui jalur sungai, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu ketidakpuasan atau ketegangan dalam kelompok-kelompok tertentu. 

Beberapa kemungkinan penyebab antara lain:
1. Ketidakpuasan Pihak Tertentu: Meskipun ada kesepakatan di antara perwakilan perusahaan dan sopir angkutan batubara, ada kemungkinan bahwa sebagian kecil dari mereka merasa tidak puas dengan solusi yang ditawarkan. 
Mereka merasa bahwa keputusan tersebut tidak memadai untuk menanggapi kebutuhan atau kepentingan mereka.

2. Faktor Eksternal: Beberapa kelompok atau individu memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kekacauan. 

Pihak-pihak yang tidak terlibat dalam pertemuan dapat mencoba mengambil keuntungan dari ketidakpastian untuk menyuarakan tuntutan atau kepentingan mereka sendiri, meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

3. Ketidakpahaman Massa: Kemungkinan juga ada ketidakpahaman di antara massa yang terlibat dalam demo anarkis. Beberapa dari mereka tidak sepenuhnya memahami isi kesepakatan atau merasa bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mencukupi kepentingan mereka.

4. Ketidaksetujuan dari Pihak Eksternal: Ada pihak-pihak eksternal atau kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan kontrastif dan mendukung aksi anarkis sebagai bentuk protes atau ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu.

5. Faktor Penyulut: Terkadang, kejadian kecil atau insiden kecil selama demo atau pertemuan dapat menjadi penyulut yang memicu eskalasi situasi menjadi anarkis.

Sejumlah elemen masyarakat, termasuk warga, tokoh masyarakat, dan aktivis, menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap penggunaan kekerasan sebagai bentuk protes. 

Mereka menegaskan bahwa demonstrasi seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dengan damai dan sesuai aturan hukum, bukan malah merusak fasilitas umum dan menciptakan kekacauan.

Banyak pihak menilai bahwa aksi anarkis tersebut merugikan banyak orang dan merusak citra masyarakat serta bisnis di daerah Jambi. 

Kritik juga dilontarkan terhadap ketidakpatuhan terhadap larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara, di mana solusi alternatif melalui jalur sungai sudah disepakati dalam pertemuan sebelumnya.

Sikap masyarakat yang menolak aksi anarkis ini menunjukkan pentingnya mendukung jalur demokratis dan legal dalam menyuarakan aspirasi. 

Dengan mengecam tindakan kekerasan, masyarakat berharap agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, transparansi, dan keterbukaan, serta dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas segalanya.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan mengundang diskusi tentang penanganan konflik sosial serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat tanpa merugikan pihak lain atau merusak fasilitas umum.

Pada tingkat nasional, kejadian ini mencuat dalam berbagai media massa dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. 

Beberapa tokoh nasional dan partai politik turut memberikan pandangannya terkait insiden tersebut, dengan menekankan perlunya menjaga stabilitas dan mengecam tindakan anarkis sebagai tidak dapat diterima dalam kerangka demokrasi.

Kejadian protes para sopir truk batu bara di kantor Gubernur Jambi menunjukkan kompleksitas dinamika sosial dan konflik kebijakan. 

Meskipun latar belakang aksi protes terkait kebijakan pembatasan pergerakan truk batu bara telah dibahas dalam pertemuan antara pemerintah, perusahaan, dan sopir, kegagalan dalam menanggapi ketidakpuasan atau ketegangan tertentu berujung pada aksi anarkis.

Demo tersebut menciptakan kerugian tidak hanya dalam konteks kerusakan fisik dan citra daerah, tetapi juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk mendukung saluran demokratis dan legal dalam menyuarakan aspirasi. 

Respons negatif masyarakat terhadap tindakan kekerasan menegaskan bahwa demonstrasi seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat dengan damai dan sesuai aturan hukum, bukan melalui tindakan merusak fasilitas umum.

Pentingnya dialog terus-menerus, transparansi, dan keterbukaan dalam menanggapi permasalahan sosial muncul sebagai tema utama. 

Selain itu, perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku anarkis, serta upaya terus-menerus untuk mencari solusi yang dapat mencakup kepentingan semua pihak, menjadi kunci dalam menghadapi konflik serupa di masa depan.

Dengan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat berharap agar keamanan dan ketertiban umum tetap terjaga, menghindari dampak negatif terhadap masyarakat dan bisnis daerah. 

Kasus ini bukan hanya sebuah insiden lokal, melainkan juga menjadi refleksi perluasan diskusi nasional mengenai penanganan konflik sosial, partisipasi masyarakat, dan pentingnya menjaga stabilitas dalam kerangka demokrasi. (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan)
 

Penulis: ist

Editor: Khotib Syarbini