Jambiin.com–DPRD Kota Jambi mulai mengarahkan pembahasan kebijakan pembangunan tahun 2027 agar lebih terukur, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua prioritas utama yang mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi warga.
Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly setelah DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Kemas Faried mengatakan, arah pembangunan nasional yang disampaikan Presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, program pemerintah pusat tidak cukup hanya dijadikan acuan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.
"Program-program nasional yang dicanangkan Bapak Presiden untuk tahun 2027 bisa kita selaraskan dengan program Pemerintah Kota Jambi. Harapan kami tentu akan mendorong skala prioritas, terutama pelayanan dasar," katanya.
Bagi DPRD Kota Jambi, rangkaian agenda kenegaraan tersebut menjadi momentum untuk mencermati arah kebijakan pembangunan nasional sekaligus mempersiapkan penyusunan program dan anggaran daerah menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta APBD Murni 2027.
Kemas Faried menegaskan, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan Kota Jambi tahun depan.
Ia menilai rencana pemerintah pusat terkait pembangunan dan rehabilitasi sekolah memiliki keselarasan dengan agenda revitalisasi sarana pendidikan yang juga didorong Pemerintah Kota Jambi.
"Di bidang pendidikan, tadi kita dengarkan bagaimana pembangunan maupun rehabilitasi sekolah menjadi salah satu prioritas. Ini sejalan dengan program revitalisasi sekolah yang juga akan didorong Pemerintah Kota Jambi," ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga harus didukung oleh upaya memperbaiki kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang memadai.
Karena itu, pembahasan anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan agar program yang direncanakan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat.
DPRD Kota Jambi berharap kebijakan pembangunan pendidikan pada 2027 dapat disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga alokasi anggaran mampu mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian DPRD Kota Jambi dalam mengarahkan kebijakan pembangunan tahun 2027.
Kemas Faried menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesehatan masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang baik perlu berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan yang memadai.
Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Jambi.
Oleh sebab itu, DPRD Kota Jambi mendorong agar perencanaan program dan anggaran tahun depan benar-benar memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menjelang pembahasan KUA-PPAS dan APBD Murni 2027, DPRD Kota Jambi memiliki peran penting dalam mencermati arah kebijakan anggaran bersama Pemerintah Kota Jambi.
Penyelarasan program nasional dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemas Faried menekankan pentingnya menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program yang paling dibutuhkan masyarakat. (*)
